Pada Selasa, 4 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, dengan nomor perkara 187/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK memutuskan bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diproses lebih lanjut.
Mahkamah Konstitusi Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili PHPU Cirebon
Dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Mohammad Luthfi dan Dia Ramayana, tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Pasangan calon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Achmad Faozan TZ, sebelumnya mengajukan permohonan terkait Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Cirebon.
“Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon,” kata Suhartoyo saat membacakan amar ketetapan.
Permohonan Pemohon Terkait Berita Acara Rekapitulasi Suara
Menurut pertimbangan Majelis Hakim, permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih mengarah pada persoalan teknis terkait Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, bukan pada Penetapan Perolehan Suara itu sendiri. Berita Acara tersebut, menurut Majelis, bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
“Permohonan pemohon bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya,” kata Hakim Konstitusi, M Guntur Hamzah, dalam pertimbangannya.
Dugaan Kejanggalan dalam Pemilihan
Pemohon juga mendalilkan adanya kejanggalan dalam proses pemilihan, seperti dugaan tanda tangan pemilih yang dipalsukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, pemohon juga menyebutkan adanya pemilih yang terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia, yang seharusnya tidak berada di Indonesia saat Pilkada berlangsung namun terdaftar hadir di TPS.
Pemohon menduga bahwa keterlibatan penyelenggara pemilu di tingkat TPS menjadi penyebab adanya tanda tangan palsu tersebut. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 tidak sah dan batal, serta membatalkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pihak Terkait.
Kesimpulan Putusan
Putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara terkait Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Cirebon 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima dan tidak diproses lebih lanjut oleh MK.
